Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (1)

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan aparat pengawasan fungsional pemerintah atau yang sekarang disebut Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP, BPKP praktis mengambil alih seluruh tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) yang saat itu bernaung di bawah DepartemenKeuangan.

1936
Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan APIP pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN – yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara – berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan.

1959
Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/BDS/V tanggal 19 Desember 1959, Djawatan Akuntan Pajak (Belasting Accountantsdienst) yang dibentuk tahun 1921 yang juga di bawah Departemen Keuangan digabungkan dengan DAN.

1961
Selanjutnya dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah yang meliputi semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal.

1963
Dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1963 tentang Pengawasan Keuangan Negara, dibentuklah Urusan Pengawasan pada Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan (baca: Departemen Keuangan). Sedangkan pada tiap Departemen dibentuk Bagian Pengawasan Keuangan yang berdiri sendiri terlepas dari Bagian Keuangan Departemen yang bersangkutan. Hubungan kerja antara Urusan Pengawasan dan Bagian Pengawasan Keuangan bersifat koordinatif.

1966
Dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jenderal.

1968
Dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1968 tanggal 24 Januari 1968 tentang Pengawasan Keuangan Negara dicabut Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1963. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1968 ini berlaku surut sampai tanggal 15 November 1966 yaitu tanggal dibentuknya DDPKN. Atas dasar Keputusan Presiden ini, DDPKN terdiri atas tiga direktorat yakni Direktorat Pengawasan Anggaran Negara (DPAN), Direktorat Akuntan Negara (DAN), dan Direktorat Tata Usaha Keuangan Negara (DTUKN).

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1968 ini pula pada tiap Departemen/Lem-baga Negara yang menguasai bagian anggaran sendiri, diadakan unit Pengawasan Keuangan yang berada di bawah pimpinan Inspektur Jendral Departemen.

1971
Dengan Keputusan Presiden Nomor 70 tahun 1971 tentang Tata Kerja Pengawasan Keuangan Negara, DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) memekarkan diri dengan pembentukan beberapa direktorat baru, yaitu Direktorat Pengawasan Perminyakan (DPP), Direktorat Perencanaan dan Analisa (DPA), Direktorat Pengawasan Intern (DPI) yang kemudian berubah menjadi Direktorat Pengawasan Kas Negara (DPKsN), dan Direktorat Pembukuan Keuangan Negara (DPbKN).

DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN.

1983
Diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya. Mengingat DJPKN adalah aparat Menteri Keuangan, maka tidak mungkin DJPKN dapat independen melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Menteri Keuangan dan jajarannya.

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif.

2001
Dengan adanya pergantian kabinet, dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Keppres Nomor 9 tahun 2004. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

sumber: http://ipuel24.tripod.com/tentang_kami.html

 

Links: depkeu.go.id, bpk.go.id, stan.ac.id, gao.gov, oag-bvg.gc.ca, rekenkamer.nl, vtv.fi, anao.gov.au, intosai.org, theiia.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s