Sejarah Audit Kinerja Sektor Pemerintah di Indonesia

Audit kinerja muncul karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap audit keuangan, yang hanya menilai kewajaran laporan keuangan. Masyarakat ingin mengetahui apakah uang negara yang berasal dari pajak yang mereka bayarkan dikelola dengan baik. Masyarakat ingin mendapatkan kepastian apakah uang negara digunakan untuk memperoleh sumber daya dengan efektif, digunakan secara efisien, serta dapat memberikan hasil optimal yang membawa manfaat bagi mereka.

Sejarah audit kinerja dapat dilihat dari perspektif internal dan eksternal. Dalam perspektif internal, audit kinerja merupakan metamorfosis dari audit internal yang kemudian berkembang menjadi audit operasional dan selanjutnya menjadi audit manajemen. Audit manajemen berfokus pada penilaian aspek ekonomi dan efisiensi. Audit manajemen kemudian dilengkapi dengan audit program (program audit) yang bertujuan untuk menilai efektivitas. Koalisi antara audit manajemen dan audit program inilah yang disebut sebagai audit kinerja.

Dari perspektif eksternal, audit kinerja merupakan manifestasi dari principal-agent thoery. Masyarakat sebagai principal mempercayakan dananya untuk dikelola oleh pemerintah sebagai agent, dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, pemerintah harus menunjukkan akuntabilitasnya kepada masyarakat. Akuntablitas kinerja pemerintah ini harus dinilai oleh pihak yang independen, yaitu auditor eksternal. Di sisi lain, audit kinerja juga didaulat sebagai pengganti mekanisme pasar.

Dilihat dari kedua perspektif di atas maka audit kinerja dapat dilaksanakan oleh auditor eksternal maupun auditor internal. Aspek historis dan substantif sepertinya dapat mengamini amanat UU No. 15 Tahun 2004 dan PP No. 60 Tahun 2008. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memberikan mandat dan kewenangan kepada BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal untuk melaksanakan audit kinerja. Di sisi lain, PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah juga memberikan kewenangan pada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan audit kinerja, sebagai suatu bentuk pengawasan. Dengan demikian, auditor eksternal dan auditor internal perlu berkoordinasi dalam melaksanakan audit kinerja. Jangan sampai terjadi overlapping. Keduanya harus menjaga hubungan dan komunikasi yang harmonis agar tercipta konfigurasi audit kinerja yang baik.

 

sumber: http://auditkinerja.wordpress.com/2009/06/09/selayang-pandang-audit-kinerja/

 

 

links: depkeu.go.id, bpk.go.id, stan.ac.id, gao.gov, oag-bvg.gc.ca, rekenkamer.nl, vtv.fi,     anao.gov.au, intosai.org, theiia.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s