Bukti Audit

Pengertian Bukti Audit

Bukti audit adalah segala jenis informasi yang digunakan oleh pemeriksa untuk mendukung temuan audit. Pengumpulan  bukti dilakukan oleh auditor mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap tindak lanjut. Auditor harus merencanakan secara cermat jenis bukti yang akan dipergunakan dan sumber dari mana bukti-bukti tersebut akan diperoleh.

 

Jenis Bukti Audit

Secara umum terdapat empat jenis bukti audit yang dapat dikumpulkan oleh auditor yaitu bukti fisik, bukti dokumenter, bukti kesaksian dan bukti analisis. Auditor harus mempertimbangkan tingkat keandalan dan relevansi jenis bukti yang  akan dikumpulkan, sesuai  dengan tujuan dan lingkup audit.

Berikut adalah penjelasan lebih lengkap mengenai jenis bukti audit:

  1. Bukti fisik

Bukti fisik  dapat diperoleh dari inspeksi langsung atau pengamatan yang dilakukan oleh auditor terhadap orang, properti, atau kejadian. Bukti tersebut dapat didokumentasikan dalam bentuk memorandum, foto, gambar, bagan, peta, atau contoh fisik.

  1. Bukti dokumenter

Bukti dokumenter terdiri atas informasi yang diciptakan seperti surat, kontrak, catatan akuntansi, faktur, dan informasi manajemen atas kinerja. Jenis bukti ini adalah jenis  bukti yang paling umum dan dominan, yang dijumpai oleh auditor dalam pelaksanaan audit.

  1. Bukti Kesaksian

Bukti kesaksian (testimonial) diperoleh melalui permintaan keterangan, wawancara, atau kuesioner dan meliputi perhitungan, pembandingan, pemisahan informasi menjadi unsur-unsur dan alasan yang rasional. Bukti ini dapat juga diperoleh dari pernyataan-pernyataan yang biasanya merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan atau interviu.

  1. Bukti analisis

Bukti-bukti audit analitis diperoleh dari data yang telah diverifikasi dan dianalisis. Analisis tersebut dapat meliputi komputerisasi, analisa rasio, tren, dan pola data yang diperoleh dari auditee atau sumber yang relevan lainnya. Pembandingan juga dapat

 

 

 

 

dilakukan dengan standar industri (benchmarking). Analisis umumnya bersifat angka, misalnya rasio output yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan. Analisis juga dapat berupa non-angka seperti tren konsistensi keluhan konsumen.

 

Sumber Bukti Audit

Berdasarkan sumbernya, bukti-bukti audit dapat berasal dari :

  1. Internal Entitas yang Diaudit
  2. Eksternal Entitas yang Diaudit
  3. Sumber-sumber Lain

 

Kecukupan, Kompetensi, dan Relevansi Bukti Audit

Auditor di lapangan akan menemukan bermacam jenis dan berbagai sumber bukti. Pertanyaan yang timbul adalah berapa jumlah dan jenis bukti yang harus dikumpulkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung kesimpulan dan rekomendasi? Auditor harus mampu mengumpulkan bukti audit yang memenuhi karakteristik seperti kecukupan, kompeten, dan relevan. Pada tahap survei pendahuluan, bukti yang diutamakan adalah bukti yang relevan. Sementara itu, pada tahap pengujian terinci bukti yang dikumpulkan harus cukup, komperen, dan relevan

  1. Kecukupan Bukti Audit

Bukti disebut cukup jika jumlahnya (kuantitas) memenuhi syarat untuk mendukung temuan audit.

  1. Kompetensi Bukti Audit

Bukti disebut kompeten sepanjang bukti tersebut konsisten dengan fakta, yaitu sah atau valid. Berikut ini bermanfaat untuk menilai kompeten atau tidaknya suatu bukti:

  1. Bukti yang diperoleh dari pihak ketiga
  2. Bukti yang diperoleh dari sistem pengendalian yang efektif
  3. Bukti yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan, perhitungan, dan inspeksi
  4. Dokumen asli
  5. Bukti kesaksian yang diperoleh dari individu yang independen atau pakar
  6. Relevansi Bukti Audit

Bukti untuk mendukung suatu temuan audit disebut relevan jika bukti tersebut jelas, mempunyai hubungan yang logis dengan tujuan dan kriteria audit

Audit Efisiensi

Tujuan Audit Efisiensi

Menurut Netherland Court of Audit, audit efisiensi adalah audit yang bertujuan untuk membantu meningkatkan efisiensi dengan memberikan informasi pada tingkat efisiensi dan mencatat perbedaan dalam efisiensi tersebut. Dengan menunjukkan kepada suatu organisasi bagaimana cara melakukan audit efisiensi, kita dapat membantu meningkatkan/ memperbaiki cara pengawasan terhadap efisiensi tersebut (dengan menghasilkan efisiensi data).

 

Pertanyaan Audit

Permasalahan yang berkaitan dengan audit efisiensi adalah “Apa perbedaan dalam efisiensi yang dapat kita identifikasi antar organisasi dari waktu ke waktu dan apa alasan perbedaan ini?” Dari permasalahan tersebut kita dapat mengkonversi menjadi suatu pertanyaan audit sebagai berikut:

  1. Seperti apakah outcome dan output yang organisasi berikan? Input yang seperti apakah yang digunakan dalam tujuan ini? Apa/ berapa kuantitas yang terlibat?
  2. Apakah terdapat suatu perbedaan dalam efisiensi antar organisasi dari waktu ke waktu? Jika ada, seberapa besar perbedaan tersebut?
  3. Apakah penjelasan yang potensial untuk menjelaskan perbedaan dalam efisiensi?
  4. Faktor-faktor apa saja yang digunakan untuk menghitung perbedaan efisiensi?

 

Kriteria Audit

Kriteria audit digunakan untuk menentukan suatu organisasi mempunyai output dan outcome yang efisien. Yang dimaksud dengan efisien adalah:

  1. Apakah organisasi bisa menghasilkan output dan outcome yang sama dengan input yang lebih sedikit
  2. Apakah organisasi bisa menghasilkan output dan outcome yang lebih banyak dengan input yang tetap

 

Syarat Audit Efisiensi

Syarat-syarat audit efisensi adalah sebagai berikut:

  1. Outcome, output, input

Pengukuran Efisiensi: Kualitas dan kuantitas dari outcome/ output dan input yang dipakai/ digunakan dalam rangka untuk memberikan outcome dan output tersebut.

  1. Perbandingan

Efisiensi itu relatif. Output dan outcome yang dicapai baik itu efisien atau kurang efisien dibandingkan dengan organisasi lain yang sebanding (setara) hanya bisa dibandingkan dengan yang telah dicapai di masa lalu.

  1. Kualitas

Ketika mengukur efisiensi, kita harus mempertimbangkan kemungkinan adanya perbedaan dalam kualitas antara output yang disajikan sehingga dapat terhindar dari risiko salah saji.

  1. Penjelasan

Penilaian Efisiensi: Menunjukkan apakah sebuah organisasi melaksanakan kegiatannya dengan efisiensi yang maksimal dan/atau organisasi tersebut melaksanakan kegiatannya lebih baik dibandingkan organisasi lainnya.

 

Menghitung Efisiensi

  1. Metode:
    1. Indikator sederhana
    2. Teknik analisis, yang terdiri dari:
  • FDH (Free Disposable Hull)
  • DEA (Data Envelopment Analysis)
  • SFA (Stochastic Frontier Analysis)

Audit Efektivitas

 

Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dengan output. Outcome sering kali dikaitkan dengan tujuan (objectives) atau target yang hendak dicapai. Jadi dapat dikatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. Sedangkan menurut AuditCommission (1986) disebutkan bahwa efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya (Mardiasmo, 2002). Audit efektivitas bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya dan menentukan apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Secara lebih rinci, tujuan pelaksanaan audit efektivitas atau audit program adalah dalam rangka:

  1. menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalan, apakah sudah memadai dan tepat;
  2. menentukan tingkat pencapaian hasil suatu program yang diinginkan;
  3. menilai efektivitas program dan atau unsur-unsur program secara terpisah;
  4. mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja yang baik dan memuaskan;
  5. menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif untuk melaksanakan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dan dengan biaya yang lebih rendah;
  6. menentukan apakah program tersebut saling melengkapi, tumpang-tindih atau bertentangan dengan program lain yang terkait;
  7. mengidentifikasi cara untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan lebih baik;
  8. menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk program tersebut;
  9. menilai apakah sistem pengendalian manajemen sudah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan dan memantau tingkat efektivitas program;
  10. menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas program.

 

Efektivitas berkenaan dengan dampak suatu output bagi pengguna jasa. Untuk mengukur efektivitas suatu kegiatan harus didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika hal ini belum tersedia, auditor bekerja sama dengan manajemen puncak dan badan pembuat keputusan untuk menghasilkan kriteria tersebut dengan berpedoman pada tujuan pelaksanaan suatu program. Meskipun efektivitas suatu program tidak dapat diukur secara langsung, ada beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan suatu program, yaitu mengukur dampak/pengaruh, evaluasi oleh konsumen danevaluasi yang menitikberatkan pada proses, bukan pada hasil. Tingkat komplain dan tingkat permintaan dari pengguna jasa dapat dijadikan sebagai pengukuran standar kinerja yang sederhana untuk berbagai jasa. Evaluasi terhadap pelaksanaan suatu program hendaknya mempertimbangkan apakah program tersebut relevan atau realistis, apakah ada pengaruh dari program tersebut, apakah program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan apakah ada cara-cara yang lebih baik dalam mencapai hasil.

 

Sumber: http://id.scribd.com/doc/62903317/Audit-Efektivitas

Program Kerja Audit untuk Pemeriksaan terhadap Direktorat Jenderal Anggaran

Pengertian Program Kerja Audit

Sama seperti audit keuangan, dalam audit kinerja pemeriksa juga harus menyusun program kerja audit (PKA) sebelum melaksanakan pemeriksaan. Program kerja audit berisi mengenai rencana kerja apa saja yang akan dilakukan saat memeriksa klien beserta nama pemeriksa yang melakukan dan waktu yang dibutuhkan. Program kerja audit ini perlu disusun agar pelaksanaan pemeriksaan lebih efektif dan efisien untuk mencapai hasil audit yang berkualitas.

Program kerja audit merupakan rancangan prosedur dan teknik audit yang disusun secara sistematis yang harus dilaksanakan oleh pemeriksa dalam kegiatan audit untuk mencapai tujuan audit. PKA disusun setelah pemeriksa memperoleh pemahaman yang cukup tentang tujuan audit.

 

Tujuan dan Manfaat Program Kerja Audit

Tujuan dan manfaat penyusunan Program Kerja Audit adalah sebagai berikut:

  1. Sarana pemberian tugas kepada tim pemeriksa
  2. Sarana pengawasan pelaksanaan pemeriksaan secara berjenjang mulai dari ketua tim sampai dengan pengendali mutu
  3. Pedoman kerja bagi pemeriksa
  4. Landasan untuk membuat ringkasan hasil pemeriksaan
  5. Sarana untuk mengawasi audit

 

Prosedur Penyusunan Program Kerja Audit

  1. Identifikasi kegiatan/program yang akan diperiksa

Mengidentifikasi kegiatan/program yang akan diperiksa berkaitan erat dengan penentuan area kunci yang sudah ditulis pada artikel sebelumnya. Dalam melakukan pemeriksaan, tim pemeriksa tidak mungkin mendistribusikan sumber daya audit secara merata ke semua bagian dari objek audit. Karena itulah penentuan area kunci dilakukan untuk memfokuskan pelaksanaan pemeriksaan. Dalam kasus ini, program/kegiatan yang akan diperiksa adalah “Subbagian Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Bagian Umum pada Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Anggaran” dan “Seluruh subbagian pada bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Anggaran”.

 

  1. Identifikasi tujuan pemeriksaan

Yang menjadi fokus tujuan pemeriksaan audit kinerja adalah untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan kinerja pada objek audit telah memenuhi aspek ekonomis, efisiensi, dan efektifitas (3E).

Pemeriksa harus mengidentifikasi bukti atau dokumen yang berkaitan dengan proses kegiatan pada “Subbagian Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Bagian Umum pada Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Anggaran” dan “Seluruh subbagian pada bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Anggaran” untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pada objek audit tersebut telah memenuhi aspek 3E.

 

  1. Identifikasi langkah kerja audit

Identifikasi langkah kerja audit terdiri dari poin-poin berikut:

  1. Identifkasi Bukti Audit yang akan dikumpulkan dari auditi dan atau disusun oleh auditor.
  2. Identifikasi Pihak Yang Akan Dihubungi Untuk Memperoleh Bukti Audit:
  3. Identifikasi Teknik Audit Yang Akan Digunakan

Teknik audit yang akan digunakan untuk memperoleh dan atau menyusun bukti audit tersebut adalah:

a. Pembandingan

b. Analisis

c. Permintaan keterangan

 

Contoh Program Kerja Audit

Melanjutkan dari artikel-artikel sebelumnya, kali ini akan dibuat PKA untuk pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Anggaran dengan fokus audit seperti yang telah dikemukakan dalam artikel sebelumnya tentang area kunci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan                                                                                                      No. KKA :

                                                                                                                                                                                      No. PKA :

Nama Auditee                     : Direktorat Jenderal Anggaran

Tahun yang Diaudit            : 2011

 

Program Kerja Audit

Audit Kinerja atas Subbagian Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Bagian Umum pada Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Anggaran

 

  1. Pendahuluan

Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan efektifitas (3E)

  1. Tujuan Audit

Memberikan keyakinan yang memadai atas keekonomisan

  1. Langkah Kerja Audit

No

Uraian

Dikerjakan oleh

Waktu yang Diperlukan

No. KKA

Catatan

Rencana

Realisasi

Rencana

Realisasi

1

Minta dokumen pengadaan barang milik negara

 

 

 

 

 

 

2

Minta dokumen pengelolaan barang milik negara

 

 

 

 

 

 

3

Bandingkan antara yang tertulis dalam dokumen pengadaan barang milik negara dengan kejadian yang sebenarnya terjadi

 

 

 

 

 

 

4

Bandingkan antara yang tertulis dalam dokumen pengelolaan barang milik negara dengan kondisi fisik barang milik negara yang sebenarnya

 

 

 

 

 

 

5

Lakukan analisis terhadap perbedaan dari hasil pembandingan

 

 

 

 

 

 

6

Lakukan wawancara terhadap pejabat yang terkait

 

 

 

 

 

 

7

Simpulkan hasil langkah kerja audit tersebut

 

 

 

 

 

 

           Jakarta, 7 Mei 2013                                                                                                                        Jakarta, 4 Mei 2013

                Direviu oleh:                                                                                                                                    Disusun oleh:

           Pengendali Teknis                                                                                                                                  Ketua Tim

 

 

            David Beckham                                                                                                                                  Thierry Henry

           NIP                                                                                                                                                     NIP

                          

                                                                                            Jakarta, 7 Mei 2013

                                                                                                 Disetujui oleh

                                                                                              Pengendali Mutu

 

 

                                                                                                 Jack Wilshere

                                                                                             NIP

Selanjutnya pemeriksa dapat menyusun PKA untuk tujuan meyakini pemenuhan aspek efisiensi dan efektivitas dengan cara seperti uraian diatas terhadap objek audit yang lain. Dengan PKA yang disusun secara cermat, pemeriksa akan dipandu secara optimal untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang pemenuhan aspek 3E.

Area Kunci Audit Kinerja di Direktorat Jenderal Anggaran

Area kunci dalam audit kinerja adalah area, bidang atau kegiatan yang merupakan fokus audit dalam entitas. Pemilihan area kunci harus dilakukan mengingat luasnya bidang, program, dan kegiatan pada entitas yang diaudit sehingga tidak mungkin melakukan audit di seluruh area entitas. Pemilihan area kunci dilakukan agar proses audit menjadi efektif dan efisien. Melakukan audit hanya pada area kunci saja diharapkan mampu menghemat waktu, tenaga, dan biaya.

 

Pemilhan area kunci yang tepat membuat penggunaan sumber daya audit lebih efektif dan efisien dengan memfokuskan sumber daya tersebut pada area audit yang memiliki nilai tambah maksimum. Hal ini jelas lebih efektif daripada mengalokasikan sumber daya audit pada seluruh area secara merata.

 

Penentuan area kunci dapat dilakukan berdasarkan faktor pemilihan yang terdiri atas resiko manajemen, signifikansi suatu program (yang mencakup materialitas keuangan, batas kritis keberhasilan, dan visibilitas), dampak audit, dan auditabilitas.

Berkaitan dengan artikel sebelumnya mengenai struktur organisasi dan tupoksi Direktorat Jenderal Anggaran, kali ini akan penulis akan berusaha memaparkan mengenai area kunci dari Direktorat Jenderal Anggaran.

 

Analisis untuk menentukan area kunci menggunakan pendekatan faktor pemilihan pada lima fungsi utama DJA, yaitu:

  • perumusan kebijakan di bidang penganggaran;
  • pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;
  • penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran;
  • pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran; dan
  • pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran.

 

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan pemeringkatan atas area audit potensial adalah sebagai berikut:

  • Risiko manajemen, yaitu risiko bahwa entitas atau area yang akan diaudit melakukan tindakan ketidakekonomian, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.
  • Signifikansi, yaitu signifikansi dari suatu area audit yang berkaitan dengan tingkat besar kecilnya pengaruh kegiatan tersebut terhadap entitas secara keseluruhan. Di sini tim audit berfokus pada tingkat material finansialnya.
  • Dampak potensial dari audit kinerja, yang meliputi unsur efektifitas, peningkatan perencanaan, pengendalian dan pengelolaan, serta peningkatan akuntabilitas efisiensi, ekonomi, dan kepentingan mutu pelayanan. Dalam hal ini kepentingan umum dimasukkan sebagai salah satu faktor pertimbangan dalam pembobotan karena entitas yang diaudit memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aspek kepentingan umum berkaitan dengan aspek sosial ekonomi kegiatan dan pentingnya pengoperasian kegiatan bagi parlemen dan publik.
  • Auditabilitas, berkaitan dengan kemampuan tim audit dalam melaksanakan audit berdasarkan standar profesional.

 

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka telah diputuskan bahwa area audit potensial untuk Direktorat Jenderal Anggaran adalah pada fungsi “perumusan kebijakan di bidang penganggaran” dan “pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran”. Area audit potensial ini akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan area kunci di DJA.

 

Adapun area kunci di DJA berdasarkan area audit potensial yang telah ditentukan adalah:

  1. Subbagian Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Bagian Umum pada Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Anggaran
  2. Seluruh subbagian pada bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Anggaran

Direktorat Jenderal Anggaran

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Tugas dan Fungsi

Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan
dan standardisasi teknis di bidang penganggaran.
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal
Anggaran menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang penganggaran;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran;
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran; dan
e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran.

Susunan Organisasi

Direktorat Jenderal Anggaran terdiri atas:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. Direktorat Anggaran I;
d. Direktorat Anggaran II;
e. Direktorat Anggaran III;
f. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;
g. Direktorat Sistem Penganggaran; dan
h. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran.

Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di
lingkungan direktorat jenderal.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Sekretariat Direktorat
Jenderal menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi kegiatan direktorat jenderal;
b. perumusan peraturan di bidang kesekretariatan;
c. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan direktorat jenderal;
d. koordinasi penyusunan rencana strategik, dan laporan kinerja direktorat jenderal;
e. penyelenggaraan urusan kepegawaian direktorat jenderal;
f. koordinasi penyusunan rencana kerja dan pengelolaan keuangan direktorat jenderal;
g. pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, rumah tangga,
pengadaan, dan pengelolaan Barang Milik Negara serta kesekretariatan pimpinan;
h. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan
fungsional dan pengawasan masyarakat; dan
i. koordinasi bantuan hukum direktorat jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:
a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
b. Bagian Kepegawaian;
c. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
d. Bagian Umum;
e. Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan
organisasi, ketatalaksanaan, pelaporan, dan layanan informasi direktorat jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Organisasi dan
Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan serta analisis beban
kerja;
b. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja, monitoring, evaluasi dan
pengembangan prosedur dan metode kerja, serta pengembangan kinerja organisasi;
c. penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, laporan pelaksanaan tugas serta
evaluasi kinerja direktorat jenderal;
d. pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan
pengawasan masyarakat; dan
e. pengelolaan layanan informasi dan publikasi.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:
a. Subbagian Organisasi;
b. Subbagian Tata Laksana; dan
c. Subbagian Pelaporan dan Layanan Informasi.
(1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan
organisasi, analisis dan evaluasi jabatan serta analisis beban kerja.
(2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
prosedur dan metode kerja, monitoring, evaluasi dan pengembangan prosedur dan
metode kerja, serta pengembangan kinerja organisasi.
(3) Subbagian Pelaporan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, laporan pelaksanaan
tugas, evaluasi kinerja direktorat jenderal, pemantauan tindak lanjut laporan hasil
pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat serta layanan
informasi dan publikasi.

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian
direktorat jenderal.
Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi:
a. pengembangan pegawai, penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan
dan pelatihan pegawai serta seleksi pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan
maupun ujian jabatan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan assessment center;
c. pelaksanaan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, pemberhentian,
pemensiunan, kenaikan gaji berkala dan mutasi kepegawaian lainnya;
d. penyiapan bahan penghargaan dan tindak lanjut penegakan disiplin; dan
e. penyiapan bahan formasi, dokumentasi, statistik, cuti, absensi pegawai, dan Daftar Urut
Kepangkatan serta pengelolaan data dan informasi kepegawaian lainnya.

Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. Subbagian Pengembangan Pegawai;
b. Subbagian Mutasi Kepegawaian; dan
c. Subbagian Umum Kepegawaian.
(1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai, seleksi pegawai
dalam rangka pendidikan dan pelatihan maupun ujian jabatan, serta penyiapan bahan
pelaksanaan assessment center.
(2) Subbagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengangkatan,
penempatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan pegawai, kenaikan gaji berkala
dan mutasi kepegawaian lainnya, penyiapan bahan penghargaan dan tindak lanjut
penegakan disiplin pegawai.
(3) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan formasi,
dokumentasi, statistik, cuti, absensi pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan serta
pengelolaan data dan informasi kepegawaian lainnya.

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana
kerja dan pengelolaan urusan keuangan direktorat jenderal.
Dalam melaksanakan tugas, Bagian Keuangan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta penyusunan
dokumen pelaksanaan anggaran direktorat jenderal;
b. pelaksanaan urusan perbendaharaan direktorat jenderal dan penerbitan Surat Perintah
Membayar (SPM); dan
c. penyiapan bahan penyusunan akuntansi pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan
direktorat jenderal.

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan Anggaran;
b. Subbagian Perbendaharaan; dan
c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
(1) Subbagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta penyusunan dokumen
pelaksanaan anggaran direktorat jenderal.
(2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan
direktorat jenderal dan menerbitkan surat perintah membayar kepada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara.
(3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyusunan akuntansi pelaksanaan anggaran, dan menyusun laporan keuangan
direktorat jenderal.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha,
perpustakaan, rumah tangga, gaji dan tunjangan, pengadaan, dan pengelolaan Barang Milik
Negara direktorat jenderal, serta kesekretariatan dan tata usaha pimpinan.
Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan surat menyurat, komputerisasi persuratan, kearsipan, dokumentasi,
ekspedisi, dan penggandaan;
b. pengelolaan perpustakaan;
c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
d. pelaksanaan urusan administrasi gaji dan tunjangan;
e. pelaksanaan urusan pengadaan, pelaksanaan,penyiapan dokumen, dan pelaporan
layanan pemilihan penyedia barang/jasa, pelaksanaan urusan inventarisasi,
penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan serta pelaporan Barang
Milik Negara direktorat jenderal; dan
f. pelaksanaan urusan kesekretariatan, tata usaha pimpinan, dan protokoler.

Bagian Umum terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha dan Perpustakaan;
b. Subbagian Rumah Tangga dan Gaji;
c. Subbagian Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
d. Subbagian Tata Usaha Pimpinan.
(1) Subbagian Tata Usaha dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan
surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, ekspedisi dan penggandaan, serta manajemen
perpustakaan.
(2) Subbagian Rumah Tangga dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan
kerumahtanggaan, pengelolaan kendaraan dinas dan pembuatan daftar serta
pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.
(3) Subbagian Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan urusan
pengadaan, pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan
penyedia barang/jasa perlengkapan sarana dan prasarana, inventarisasi, penyimpanan,
pendistribusian, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan serta pelaporanBarang
(4) Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha,
penyiapan bahan, pencatatan acara, mengkoordinir penyusunan pidato, makalah, dan
mengatur jadwal kegiatan, protokoler dan akomodasi Direktur Jenderal.

Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyusunan
kerangka kerja, pelaksanaan dan pembinaan kepatuhan internal, serta manajemen risiko dan
bantuan hukum.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kepatuhan dan
Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kerangka kerja, pelaksanaan dan pembinaan kepatuhan internal;
b. penyusunan kerangka kerja dan pengelolaan risiko direktorat jenderal;
c. koordinasi penyusunan profil risiko dan strategi pengendalian risiko direktorat
jenderal; dan
d. pemberian pertimbangan dan bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul
akibat pelaksanaan tugas.

Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum terdiri atas:
a. Subbagian Kepatuhan Internal;
b. Subbagian Manajemen Risiko; dan
c. Subbagian Bantuan Hukum.
(1) Subbagian Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan kerangka kerja pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi kepatuhan
terhadap prosedur dan kode etik, pemantauan, evaluasi, penindakan, dan penyusunan
rekomendasi terhadap pelaksanaan prosedur dan kode etik, serta pengkajian dan
penyusunan rekomendasi atas materi prosedur dan kode etik.
(2) Subbagian Manajemen Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan kerangka kerja manajemen risiko serta bahan koordinasi penyusunan profil
dan strategi pengendalian risiko.
(3) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan
bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas.

Dapat dilihat dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Anggaran yang dijelaskan diatas berdasarkan PMK 184 PMK 01. 2010 bahwa struktur organisasi tersebut telah memenuhi kriteria pemisahan tugas yang baik dalam rangka terciptanya pengendalian internal yang baik. Tiap bidang dan subbidang pada Direktorat Jenderal Anggaran telah terstruktur, memiliki jobdesk yang jelas, tanggung jawab yang berbeda dan jelas, serta terdapat sistem pengawasan yang baik pula. Dengan struktur seperti ini maka diharapkan kinerja Direktorat Jenderal Anggaran dapat diandalkan. Hal ini juga memudahkan auditor dalam mengaudit kinerja Direktorat Jenderal Anggaran

Tradeoff Antara Efisiensi dan Keadilan

 

Efisiensi dan keadilan adalah dua hal yang dapat saling bersinergi namun juga dapat saling bertentangan yang menyebabkan tradeoff antara kedua hal tersebut. Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai tradeoff antara efisiensi dan keadilan akan dipaparkan terlebih dahulu definisi efisiensi dan keadilan.

Efisiensi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Sedangkan efisien adalah tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya),  mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat,  berdaya guna, bertepat guna. Sebuah perusahaan dapat dikatakan efisien apabila perusahaan tersebut mampu menghasilkan output (hasil) semaksimal mungkin baik dari segi kualitas maupun kuantitas dengan input (sumber daya) yang seminimal mungkin baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Sedangkan keadilan menurut KBBI adalah sifat perbuatan perlakuan yang adil. Keadilan yang tepat bukanlah setiap pihak mendapatkan bagian yang sama persis tetapi setiap pihak mendapatkan bagian sesuai porsinya, sesuai hak yang pantas diperoleh atau sesuai kebutuhannya.

Dalam prinsip ekonomi, efisiensi dan keadilan ini harus sama-sama diterapkan. Namun dalam beberapa kasus akan terjadi dilema (tradeoff) antara efisiensi dan keadilan. Tradeoff ini terjadi karena dalam kasus tertentu efisiensi tidak dapat dicapai jika keadilan juga harus dicapai dan begitu pula sebaliknya. Contohnya adalah kebijakan upah minimun yang dimaksudkan untuk mencapai keadilan dengan memeratakan penghasilan. Kebijakan ini memang berhasil mencapai keadilan tetapi gagal mencapai efisiensi karena penggunaan sumber daya keuangan menjadi terpakai dengan tidak efisien karena pengeluaran bertambah.

Dalam kasus-kasus seperti ini lah diperlukan pengambilan kebijakan yang tepat. Memang harus ada yang dikorbankan dan itu lah gunanya kebijakan. Dalam suatu kasus mungkin efisiensi yang dikorbankan, dan dalam kasus yang lain keadilan yang harus dikorbankan.